Mataram – Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025 yang jatuh pada tanggal 3 Desember kembali menjadi momentum penting untuk menyoroti kondisi penyandang disabilitas di Indonesia. Mengusung tema global “Membina Masyarakat Inklusif Disabilitas untuk Memajukan Kemajuan Sosial” , tahun ini berbagai pihak mewujudkan percepatan implementasi kebijakan inklusi di tingkat nasional maupun daerah.
Tema tersebut menekankan bahwa masyarakat hanya dapat disebut maju apabila mampu mengangkat kelompok paling rentan, termasuk penyandang disabilitas, ke posisi yang setara dalam seluruh aspek kehidupan.
Kemajuan Regulasi, Tantangan Implementasi
Meski Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat seperti UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyayang Disabilitas , Perda Inklusi di berbagai daerah, serta program-program sosial dari pemerintah pusat, implementasi di lapangan dinilai masih menghadapi banyak kendala.
Di banyak daerah, fasilitas publik belum ramah difabel, kekurangan sekolah Guru Pendamping Khusus, dan investasi kerja bagi penyandang disabilitas masih minim. Banyak keluarga dengan anggota difabel masih berjuang sendiri, terutama dalam mengakses layanan kesehatan dan bantuan sosial.
“Regulasi kita sebenarnya sudah cukup maju, namun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Masih ada kesenjangan besar antara kebijakan dan praktik,” ujar salah satu pendamping disabilitas dalam kesempatan peringatan HDI.
Cerita-cerita Kemanusiaan yang Menggugah
Momentum HDI 2025 juga membawa perhatian publik pada berbagai kasus kemanusiaan yang belum tertangani dengan baik.
Salah satunya kisah seorang ibu lanjut usia yang harus menjaga anak kecil pengidap kanker serviks di rumah singgah karena tidak ada anggota keluarga lain yang dapat menemani. Kondisi ini menggambarkan betapa rentannya keluarga miskin dengan anggota difabel dan betapa pentingnya dukungan sosial yang lebih kuat.
“Kami sering melihat keluarga yang tidak hanya miskin secara ekonomi, tetapi juga miskin dukungan. Ini menunjukkan bahwa negara dan masyarakat harus hadir lebih kuat,” .
Inisiatif Lapangan Hadirkan Harapan Baru
Di tengah tantangan tersebut, sejumlah komunitas program menunjukkan hasil yang positif. Program Dignity yang didampingi berbagai lembaga seperti LIDI Foundation, INKLUSI, dan pusat rehabilitasi YAKKUM menjadi contoh bagaimana dukungan psikososial, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kapasitas keluarga dapat meningkatkan ketahanan penyandang disabilitas.
Di beberapa desa, kelompok Self Help Group (SHG) mulai berpartisipasi sebagai komunitas saling membantu, termasuk pengembangan usaha mikro untuk menanggung biaya transportasi anggotanya saat mengakses layanan kesehatan.
Selain itu, beberapa pemerintah daerah dan perusahaan mulai membuka peluang kerja inklusif, meski jumlahnya masih terbatas.
Ajakan untuk Akselerasi Inklusi
Dalam momentum HDI 2025 ini, para aktivis dan pendamping penyandang disabilitas mengajak semua pihak, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas, untuk memperkuat komitmen inklusi.
“Ini saatnya mempercepat implementasi, bukan sekedar wacana. Kita membutuhkan kebijakan yang menyentuh akar masalah dan layanan yang bisa diakses siapa saja,”
HDI 2025 menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak boleh meninggalkan siapa pun. Kemajuan bangsa ditentukan oleh bagaimana ia memperlakukan kelompok yang paling rentan.
Dengan semangat inklusi dan kolaborasi, diharapkan Indonesia dapat semakin dekat dengan cita-cita menjadi masyarakat yang setara, adil, dan manusiawi bagi semua. (ws)