Mataram, NTB – Yayasan LIDI bekerja sama dengan Program SKALA menggelar Uji Publik Rencana Aksi Daerah Penyundang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi NTB , sebagai upaya memperkuat arah kebijakan termasuk hak-hak disabilitas di wilayah tersebut. Kegiatan ini berlangsung dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi penyandang disabilitas dari Pulau Lombok hingga Pulau Sumbawa.
Acara dibuka secara resmi oleh Bapak Ir. Irvan Suwarno Ketua Tim unit menejemen program kemitraan (UMPK) Bappeda Provinsi NTB , yang hadir mewakili Kepala Bappeda NTB yang berhalangan hadir. Dalam berbagai hal, beliau menekankan pentingnya proses uji publik sebagai bagian dari prinsip pembangunan inklusif yang mengedepankan partisipasi kelompok rentan.
“RAD-PD ini harus menjadi dokumen yang hidup, tidak hanya memenuhi amanat regulasi, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan penyandang disabilitas di NTB,” ujar Irfan dalam Berbagainya.
Peserta dari Pulau Sumbawa Hadir untuk Pertama Kalinya
Selain kegiatan ini dihadiri oleh semua unsur OPD dan lembaga disabilitas di tingkat provinsi serta OMS Pemerhati disabilitas, ada Salah satu catatan penting dalam kegiatan ini adalah kehadiran peserta dari pulau Sumbawa, sebuah momentum bersejarah karena ini merupakan pertama kalinya penyandang disabilitas dari Sumbawa hadir dalam uji publik tingkat provinsi terkait kebijakan disabilitas. Kehadiran mereka dinilai sangat penting untuk memastikan RAD-PD mencerminkan kebutuhan seluruh wilayah NTB, bukan hanya Lombok sebagai pusat pemerintahan.
Narasumber Nasional dan Daerah Hadir Berbagi Perspektif
Kegiatan ini diisi oleh tiga narasumber utama yaitu Ibu Dewi dari Bappenas , yang menjelaskan kerangka nasional kebijakan disabilitas serta harmonisasi RAD-PD dengan RAN-PD (Rencana Aksi Nasional Penyundang Disabilitas). Ada Nena Hutahea , perwakilan Persatuan Sehat Jiwa , yang menyoroti pentingnya memasukkan isu kesehatan jiwa dalam kebijakan daerah karena jumlah kasusnya terus meningkat. Dan ada Nurlaili Ramdani , yang mewakili kelompok disabilitas dari Pulau Sumbawa, menyampaikan langsung kondisi, tantangan, serta kebutuhan akses layanan dasar bagi penyandang disabilitas di wilayah timur NTB tersebut.
Nurlaili menekankan pentingnya pemerataan perhatian kebijakan pemerintah,
“Selama ini banyak program terhenti di Lombok, sementara disabilitas di Sumbawa menghadapi kendala geografis dan akses layanan. Kehadiran kami di uji publik ini bukti bahwa suara dari timur NTB juga harus diakomodasi.”
Komitmen Mewujudkan NTB Inklusif
Perwakilan LIDI Foundation menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan RAD-PD NTB tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi pedoman nyata bagi layanan, pembangunan, dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.
Dengan keterlibatan SKALA, Bappeda NTB, Bappenas, dan OPD/OPD terkait, kegiatan ini diharapkan menghasilkan dokumen RAD-PD yang kuat, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas di seluruh wilayah NTB.
Acara ditutup dengan kelompok diskusi yang menyampaikan masukan teknis terhadap dokumen RAD-PD, yang selanjutnya akan disusun sebagai rekomendasi resmi kepada Pemerintah Provinsi NTB.
Uji publik ini menjadi langkah maju dalam mendorong NTB menjadi provinsi yang benar-benar inklusif, adil, dan ramah bagi seluruh warganya tanpa kecuali.