LOMBOK TIMUR — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Inklusi Tahun 2026 dengan mengusung tema “Ruang Empati Bersama Untuk Nalar Gotong Royong Perempuan Anak Disabilitas Inklusif (REBUNG PADI)”. Forum strategis ini diselenggarakan sebagai wujud komitmen daerah dalam mengarusutamakan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) pada setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah.
Pelaksanaan Musrenbang Tematik Inklusi bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan program pembangunan tidak hanya mengejar capaian umum, melainkan responsif terhadap kebutuhan masyarakat rentan, termasuk perempuan, anak, lansia, serta penyandang disabilitas.
Pendekatan GEDSI dan Komitmen Sinkronisasi Program
Dalam pembukaannya, ditegaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang Tematik ini berorientasi pada prinsip partisipatif, berbasis data, serta responsif terhadap dinamika di lapangan. Seluruh usulan dan gagasan yang dirumuskan selama dua hari penyelenggaraan tidak berhenti sebagai dokumen aspirasi semata.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Timur akan mengawal proses sinkronisasi dan penyesuaian nomenklatur program bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Langkah ini sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap implementasi program pembangunan daerah serta acuan penyusunan rencana kerja ke depan.
Rangkuman Rekomendasi 5 Kelompok Tematik
Diskusi kelompok terbagi ke dalam lima isu strategis yang mendasar bagi penguatan inklusivitas di Kabupaten Lombok Timur:
1. Layanan Dasar (Pendidikan dan Kesehatan)
Pada sektor pendidikan, isu prioritas menyoroti terbatasnya ketersediaan Guru Pendamping Khusus (GPK) serta perlunya pemenuhan sarana dan prasarana sekolah yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Guna menekan angka anak putus sekolah, direkomendasikan pembentukan Tim BSAN (Bebas Stigma dan Anak Sekolah) Disabilitas.
Di bidang kesehatan, kelompok ini mendorong peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader agar ramah disabilitas, penyediaan fasilitas fisioterapi di tingkat Puskesmas, serta standarisasi Posyandu inklusif di seluruh desa.
2. Ketenagakerjaan dan Penguatan Ekonomi
Penyediaan kesempatan kerja yang setara menjadi fokus utama pada tematik ekonomi. Forum merekomendasikan pembentukan Sistem Informasi Lowongan Kerja Inklusif, penyelenggaraan Job Fair inklusif secara berkala, serta pemenuhan kuota pekerja disabilitas baik di instansi pemerintah maupun swasta.
Untuk pemberdayaan wirausaha perempuan dan disabilitas, disepakati usulan pendampingan usaha secara berkelanjutan (6–12 bulan), kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan legalitas (NIB), hingga pembukaan akses pasar melalui pengadaan barang/jasa pemerintah dan e-katalog.
3. Perlindungan Sosial dan Administrasi Kependudukan (Adminduk)
Guna menjamin hak sipil seluruh warga, forum mendorong penetapan layanan Adminduk berbasis jangkauan langsung (jemput bola) oleh UPT Dukcapil, serta pencantuman identitas/keterangan disabilitas pada KTP dan KK. Forum juga menaruh perhatian khusus pada perlindungan dan pemenuhan hak identitas sipil bagi kategori “Anak Ibu” (anak dari PMI atau korban kekerasan).
Di sektor perlindungan sosial, diusulkan pemutakhiran data terpadu terintegrasi, perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI bagi penyandang disabilitas dan korban kekerasan, serta penerbitan Kartu Disabilitas Daerah.
4. Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Menghadapi risiko kebencanaan dan perubahan iklim, forum menegaskan pentingnya penyusunan Peta Kajian Risiko Bencana (KRB) tingkat kabupaten dan desa yang inklusif. Data kelompok rentan harus teridentifikasi secara presisi.
Selain itu, diusulkan simulasi dan edukasi bencana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan perempuan, penguatan Desa Siaga Bencana, serta pendekatan pemulihan ekonomi bagi kawasan yang rentan mengalami kekeringan dan dampak iklim.
5. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG)
Isu pencegahan kekerasan menjadi salah satu perhatian mendalam. Forum menyepakati penguatan edukasi Kesehatan Reproduksi (Kespro) di sekolah dan masyarakat, pengetatan regulasi guna mencegah perkawinan anak, serta sosialisasi masif UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Di samping itu, diusulkan optimalisasi Rumah Aman, penguatan kapasitas Satgas Desa dan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), penertiban kawasan berisiko eksploitasi, serta pembekalan materi kespro dan perlindungan gender bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahapan Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP).
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Lombok Timur Inklusif
Musrenbang Tematik “REBUNG PADI” menegaskan bahwa mewujudkan daerah yang inklusif memerlukan sinergi erat antara pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil (CSO/NGO), media, dan seluruh elemen masyarakat.
Melalui penyusunan program yang berbasis data akurat dan partisipasi aktif kelompok rentan, Lombok Timur optimistis dapat menghadirkan tata kelola pembangunan yang tidak membiarkan siapa pun tertinggal (leave no one behind).